Tax Collection

Tax Collection is done if a Taxpayer has not paid his tax debt. Tax debt can be in the form of Notice of Tax Underpayment Assessment and Notice of Tax Collection. This Tax Provision must be paid no later than one month.

The regulations which are related to the implementation of tax collection are as follow :

1. Law number 19 of 1997 as amended by law number 19 of 2000 about Tax Collection with Distress warrant.

2. Government Regulation number 135 of 2000 concerning Confiscation.

3. Government Regulation number 136 of 2000 concerning  auction.

4. Government Regulation number 137 of 2000 concerning Overseas Travel Ban and  Gijzeling.

5. Minister of Finance Regulation number 61 of 2023 regarding procedure of implementation of Tax Collection.

Tax Collection is preceded by sending a warrant letter. This warrant latter is sent if tax provision has not been paid according to the due date payment. The warrant letter is published after 7 days have passed. According to the Warrant letter, Taxpayer has paid his tax debts in 21 days. The payment is done under the state treasury account.

In 21 days, Taxpayer has to pay his tax debt under the state treasury account, and after this due date has passed, so the Tax Officer will deliver the Distress Warrant containing the tax debt that must be paid in 2x 24 hours.  The Distress warrant must be received and assigned by Taxpayer or his representative. Either the Taxpayer or his representative is not present, the Tax officer in this case the State Tax Bailiff invites the district government to be a witness. 

Furthermore, if Taxpayer still has not paid his tax debt yet, the Tax Bailiff continues to confiscate the Taxpayer's assets. This confiscation includes  immobile and mobile assets. Immobile assets are namely land, building, shipboard. The mobile assets are as follow : cash, precious metal, bank account balance, share or stock, receivables, car, and others.

If the auction assets are as follow : bank account balance or share, the Tax Bailiff will do the blockage first. As the Blockage is done in several types namely blocking bank account balances, blocking shares, blocking legal institution administration system, blocking customs access, and others. If the Taxpayer  proposes  to revoke the blocked bank account balance , the Taxpayer has to complete the tax debt payment, or substitute a part of bank account balance with assets as a guarantee.

The next step of tax collection is to propose the guarantee assets for auction. The auction is carried out by Auctioneer of State Receivable and Auction Office. The Auction is preceded by anouncement in the newspaper. The auction is carried out by online, so the participants do not need to arrive at the State Receivable and Auction Office.

The Tax Office can continue the tax collection if the tax debt has not been paid completely. Therefore the tax office proposes to overseas travel ban in order to make  the taxpayer unable to go abroad. Overseas travel band is under the authority of Directorate General of Immigration. The Proposal of Overseas travel band is done for the taxpayer who has tax debt minimum 100 millions rupiah and when there is a doubt in his good faith to pay the tax debt.

 Besides , the taxpayer can be taken gijzeling. They would be placed in prison under the authority of  directorate general of Detention until they pay their tax debt completely.

SEKILAS TENTANG JURUSITA PAJAK NEGARA

Jurusita Pajak bertugas:

a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

b. memberitahukan Surat Paksa;

c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

(2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

(3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

(5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah

ALUR PENAGIHAN

Dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan terkait utang pajak dan penagihan pajak, perlu kita simak beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KUP beserta perubahannya;

2. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 std Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

4. PP 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan

5. PP 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Lelang

6. PP 137 tahun 2000 Tata Cara Penyanderaan

7. PMK 61 tahun 2023 tentang Tata cara Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

8. PMK 242/PMK.03/2014 std PMK-18/PMK.03/2021 terkait angsuran pembayaran utang pajak

9. PMK-08/PMK.03/2013 tentang  Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak. 

PP 135 TAHUN 2000

1. Pengertian

2. Pelaksanaan penyitaan

• Penyitaan di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, dan tempat lain;

• Barang yang disita adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak;

• Terhadap penanggung pajak orang pribadi, penyitaan dilakukan terhadap aset OP yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan;

• Terhadap penanggung pajak WP Badan, penyitaan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan/cabang, penanggung jawab, pemilik modal;

• Saksi atas penyitaan sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal JSPN, dan dapat dipercaya;

• Bila BA penyitaan tidak ditandatangani Penanggung Pajak, salah satu saksi adalah minimal Sekretaris pada Pemerintahan Desa/Kelurahan;

• Penyitaan terhadap emas perhiasan, dengan membuat daftar rincian tentang jenis, jumlah, harga.

• Penyitaan terhadap uang tunai dilakukan dengan menghitung, membuat rincian, membuat BA, menyimpan, dan menempelkan segel disita, menitipkan kepada penanggung pajak atau Bank.

• Penyitaan terhadap deposito, tabungan, saldo rekening koran, didahului dengan pemblokiran;

• Penyitaan terhadap saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek;

• Penyitaan terhadap saham atau obligasi yang tak diperdagangkan di bursa efek;

• Penyitaan terhadap piutang

• Penyitaan tambahan dilakukan apabila nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak;

• Pencabutan sita dilaksanakan apabila: Penanggung pajak melunasi utang pajak, atau karena putusan pengadilan, atau karena putusan badan peradilan pajak.

• Penanggung pajak dilarang memindahtangankan aset, membebani dengan fidusia

• dll

3. Penutup

Ruang lingkup penagihan pajak antara lain sesuai PMK 61 tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengertian utang pajak

2. Jurusita pajak negara (Ps 2)

3. Dasar Penagihan Pajak

4. Penanggung Pajak (Ps 7)

5. Surat Teguran (Ps 11)

6. Penagihan pajak Seketika dan Sekaligus (Ps 12)

7. Surat Paksa (Ps 14)

8. Penyitaan (Ps 20) : Barang bergerak (kendaraan, perhiasan, saham, piutang, saldo rekening), barang tidak bergerak ( tanah, bangunan, kapal)

9. Pencabutan Sita (Ps 26)

10. Pemblokiran (Ps 27):  saldo rekening, kepabeanan, SABH, pencatatan hak, pelayanan publik (Ps 146), Pencabutan Blokir (Ps 33)

11. Penjualan Barang Sitaan melalui lelang (Ps 50)

12. Penjualan Barang Sitaan dikecualikan dari lelang (Ps 34)

13. Usulan Pencegahan Bepergian Ke Luar negeri (Ps 55)

14. Penyanderaan (Ps 64)

15. Daluwarsa (Ps 139)

16. Pengakuan (Ps 140)

17. Bantuan Penagihan untuk Klaim Pajak (Ps 83)

18. Angsuran dan penundaan (Ps 4 ayat (3))

19. Upaya hukum : Pasal 16 KUP, Pasal  36 ayat 1 KUP, Pasal 23

20. Pembetulan, Penggantian, Pembatalan Dokumen Penagihan (Ps 128)

21. Penghapusan Piutang Pajak (PMK 68/2012)

PENANGGUNG PAJAK

Pasal 9 PMK 61 TAHUN 2023

(1) Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

b dilakukan terhadap:

a. Wajib Pajak Badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak meliputi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak Badan induk dan cabang; dan

b. pengurus dari Wajib Pajak Badan yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak meliputi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak Badan induk dan cabang.

(2) Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan terhadap:

a. untuk perseroan terbatas:

1. direksi yang meliputi:

a) direktur utama, presiden direktur atau jabatan yang setingkat;

b) wakil direktur utama atau jabatan yang setingkat; dan/ atau

c) direktur yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan di bidang keuangan, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

2. dewan komisaris yang meliputi:

a) komisaris utama atau presiden komisaris atau jabatan yang setingkat;

b) wakil komisaris utama atau jabatan yang setingkat; dan/ atau

c) komisaris lainnya,

bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

3. orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perseroan terbatas, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

4. pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut:

a) untuk perseroan terbatas terbuka, meliputi:

1) Pemegang Saham Mayoritas dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek;

2) Pemegang saham lainnya selain pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1), yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek; dan/atau

3) Pemegang Saham Mayoritas tidak langsung dan/ atau Pemegang Saham Pengendali tidak langsung;

b) untuk perseroan terbatas tertutup meliputi:

1) seluruh pemegang saham dari

perseroan terbatas; dan/ atau

2) Pemegang Saham Mayoritas tidak langsung dan/ atau Pemegang Saham Pengendali tidak langsung, bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan;

(3) Dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki cabang, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk

kepala cabang yang bertanggungjawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dari cabang yang bersangkutan.

(4) Termasuk pengertian orang yang nyata-nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i yakni:

a. orang yang berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga dan/ atau menandatangani eek;

b. orang yang berwenang mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi, anggota dewan komisaris, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pengurus, pengawas, pimpinan, atau jabatan setingkat; dan/ atau

c. orang yang berwenang atau berkuasa untuk mempengaruhi atau mengendalikan Wajib Pajak Badan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

(5) Termasuk pengertian pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni pemilik sebenarnya atas saham.

(6) Termasuk pengertian pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h yakni pemilik sebenarnya atas modal.

(7) Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara berurutan.

(8) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pengurus yang tercantum dalam akta, penagihan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan kemudian terhadap pengurus yang namanya tercantum dalam akta sebelumnya.

(9) Untuk pengurus yang namanya tidak tercantum dalam akta, urutan penagihan Pajak tetap mengikuti ketentuan

se bagaimana dimaksud pada ayat (2).

(10) Urutan Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan untuk dilakukan tindakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), tidak berlaku dalam hal:

a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;

b. terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga;

c. dilakukan tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus;

d. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak akan daluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun; ' ·

e. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

f. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan ben tuk lainnya;

g. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/ atau dalam keadaan pailit;

h. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; atau

l. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 23

(1) Objek Sita meliputi:

a. Barang milik Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; dan

b. Barang milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta, yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

(2) Pemisahan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemisahan harta yang tercantum dalam

perjanjian perkawinan yang telah dicatat oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 97

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik

dan penuh tanggung jawab.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila

dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 98

(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

PMK 61 tahun 2023: Minister of Finance Regulation Number 61 of 2023

Ketetapan Pajak: Tax Provision

SKPKB : Notice of Tax Underpayment Assesment

SKPN : Notice of Nil Tax Assesment

SKPLB: Notice of Tax Overpayment Assesment.

SKPKBT: Notice of Additional Tax Underpayment Assesment.

STP: Notice of Tax Collection

Putusan Keberatan: Objection Decision

Putusan Banding: Appeal decision

JSPN: Tax Bailiff

Utang Pajak: Tax Arrears

Penanggung Pajak: Tax bearer

Wajib Pajak Orang Pribadi: Wajib Pajak, Suami/isteri, anak: Individual Tax Payer: Husband/wife/children

Wajib Pajak Badan: Wajib Pajak, Pengurus: Direksi, Komisaris, Orang yang nyata-nyata mengendalikan perusahaan, pemegang saham

Corporate Tax Bearers : Tax Payer, Directors, Commissioner, Beneficial Ownerships, shareholders

Surat Teguran: reprimand letter

Surat Paksa: Distress warant

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus: Instant and one time tax collection

Pemblokiran saldo rekening di lembaga jasa keuangan: Blocking Account Balances at Financial Service institutions

Pemblokiran SABH: Blocking of the legal entity administration system

Pemblokiran Akses Kepabeanan: Blocking of Customs acccess

Pencatatan Sita di Buku Pendaftaran Hak : recording confiscation in the rights register book, Ministry of Agrarian Affairs 

Penyitaan aset berwujud: Confiscation of Tangible Assets

Penyitaan aset tak berwujud: Confiscation of Non Tangible Assets

Lelang : Auction

Penilaian: Valuation

Pejabat Lelang: Auctioneer

Pengumuman di surat kabar: announcement in the newspaper 

INTRAC

Pencegahan bepergian ke luar negeri: Overseas Travel Ban

Penyanderaan: Gizjeling/Hostage Taking

Pembayaran: Payment

SSP: Tax Payment Slip

Pembayaran angsuran: installment payment

Kesulitan likuiditas keuangan: Financial Likuidity Difficulties

Gugatan: Lawsuit

1.  Administrasi Sengketa Pajak (ASP) Tax Dispute Administration

2.  Akuntan Publik Public Accountant

3.  Akuntan Publik Asing Foreign Public Accountant

4.  Akuntansi Keuangan Daerah Local Financial Accounting

5. Analisis Keuangan Financial Analysis

6. Aset Berwujud Tangible Asset(s)

7. Aset Keuangan Financial Asset(s)

8. Aset Lancar Current Asset(s)

9.  Aset Tetap Fixed Asset(s)

10.  Aset Tidak Berwujud Intangible Asset(s)

11.  Aset Tidak Lancar Non-Current Asset(s)

12.  Audit Bersama Joint Audit

13.  Auditi yang Diperiksa Auditee

14. Auditor / Pemeriksa Auditor

15. Badan Hukum Legal Entity

16. Badan Usaha Business Entity

17. Basis Akrual Accrual Basis

18. Batal Demi Hukum Void ab Initio

19. Bea Lelang Auction Fee

20. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Intangible Amortization Cost

21. Beban Bunga dan Keuangan Interest and Finance Charge

22. Beban Non Operasional Non-Operating Cost

23. Beban Operasional Operating Cost

24. Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense

25. Beban Penjualan Selling Expense

26. Beban Penyisihan Utang Debt Allowance Cost

27. Beban Penyusutan Aset Tetap Depreciation Cost for Fixed Asset(s)

28. Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses

29. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD PPN) Administration Fees of State Receivables Management

30. Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tangguhan Deferred Exploration and Development Expenditures

31. Biaya Sewa Tetap Fixed Rental Fee

32. Biaya Siklus-Hidup Life-Cycle Cost

33. Biaya Utang Cost of Debt

34. Bukti Permulaan Preliminary Evidence

35. Buku Besar General Ledger

36. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH PPh) Revenue Sharing Fund of Income Tax

37. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Tax Basis

38. Debitur Debtor

39. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) Regency Legislative Council

40. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) Municipal Legislative Council

41. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) Provincial Legislative Council

42. Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) House of Representatives

43. Ditanggung Pemerintah (DTP) Borne by Government

44. Dividen Kas Cash Dividend

45. Faktur Pajak Tax Invoice

46. Faktur Pajak Standar Standard Tax Invoice

47. Faktur Penjualan Invoice

48. Hak Guna Bangunan Right to Build

49. Hak Guna Usaha Right to Cultivate

50. Harta Modal/Aktiva Tetap Capital Asset(s)

51. Harta Pailit /Kurator Bankruptcy Estate / Receiver

52. Jasa Kena Pajak (JKP) Taxable Service

53. Juru Sita Piutang Negara Bailiff of State Receivables

54. Juru Sita, Pemeriksa Piutang Negara Bailiff, Auditor of State Receivables

55. Kantor Akuntan Publik (KAP) Office of Public Accountant

56. Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) Office of Foreign Public Accountant

57. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Office of Public Appraisal Service

58. Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA) Office of Foreign Public Appraisal Service

59. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) Office of Information and Complaint Service

60. 400. Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Office of Pilot Service

61. 401. Kapasitas Fiskal Fiscal Capacity

62. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Minister of Finance Decree

63. Keputusan Presiden Presidential Decree

64. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Terms of Reference

65. Kesepakatan Harga Transfer Transfer Price Agreement

66. Kesulitan Keuangan Financial Distress

67. Ketentuan Umum Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Taxation General Provisions and Tax Collection with Distress Warrant

68. Ketetapan Pajak Tax Provision

69. Ketua Pengadilan Chairperson of Court

70. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Indonesian) Criminal Law Procedures Code

71. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Indonesian) Commercial Code

72. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesian) Civil Code

73. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Indonesian) Criminal Code

74. Kode Etik Akuntan Indonesia Code of Conduct of Indonesian Accountant

75. Kode Etik Penilai Indonesia Code of Conduct of Indonesian Appraiser

76. Kunjungan Kehormatan Courtesy Call

77. Kunjungan Lapangan Site Visit

78. Laba Kotor Gross Profit

79. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Report

80. Laporan Keuangan Financial Report

81. Laporan Pajak Pribadi Individual Tax Report

82. Laporan Tahunan Annual Report

83. Lelang Eksekusi Execution Auction

84. Lelang Non Eksekusi Sukarela Voluntary Auction

85. Majelis Hakim Panel of Judges

86. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Indonesian Society of Appraisers

87. Modul Penerimaan Negara (MPN) Government Revenue Module

88. Neraca Balance Sheet

89. Nilai Bersih Saat Ini Net Present Value

90. Nilai Buku Book Value

91. Nilai Jaminan Collateral Value

92. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sales Value of Taxable Object

93. Nilai Kekayaan Bersih Net Worth

94. Nilai Modal Capital Value

95. Nilai Pasar Market Value

96. Nilai Pasar Wajar Fair Value

97. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Acquisition Value of Non-Tcucable Object

98. Nilai Sekarang Bersih Net Present Value (NPV)

99. Nilai Sisa Residual Value

100. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Taxpayer Identification Number

101. Pajak Bumi and Bangunan (PBB) Land and Building Tax

102. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Local Taxes and Retributions

103. Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Tax

104. Pajak Keluaran Output Tax

105. Pajak Langsung Direct Tax

106. Pajak Masukan Input Tax

107. Pajak Penghasilan (PPh) Income Tax

108. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) Corporate Income Tax

109. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Personal Income Tax

110. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Sales Tax on Luxury Goods

111. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Value-Added Tax (VAT)

112. Pajak Tidak Langsung Indirect Tax

113. Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) Other Indirect Taxes

114. Pajak yang dipungut dimuka oleh Wajib Pungut Withholding Tax

115. Paksa Badan(Gijzeling) Imprisonment for Civil Debt

116. Pejabat Lelang (PL) Auctioneer

117. Pemeriksaan Bukti Permulaan Preliminary Investigation

118. Penanganan Keberatan Appeal Handling

119. Penanggung Pajak Tax Bearer

120. Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri Overseas Travel Ban

121. Pendapat Hukum Legal Opinion

122. Pendapatan Kotor Gross Income

123. Pendapatan Operasi Bersih Net Operating Income

124. Pendekatan Biaya Cost Approach

125. Pendekatan Nilai Value Approach

126. Pendekatan Pendapatan Income Approach

127. Pendekatan Penjualan Komparatif Comparative Sales Approach

128. Pendekatan Perbandingan Data Pasar Market Data Comparison Approach

129. Pendekatan Perbandingan Penjualan Sales Comparison Approach

130. Penelusuran Aset Asset Tracing

131. Penerimaan Negara Government Revenues

132. Pengadilan Pajak (PP) Tax Court

133. Pengelakan Pajak Tax Evasion

134. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Management of Land and Building Tax of Rural and Urban Areas and Title Transfer Duty of Land and Building

135. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Tax Treaty

136. Persekutuan Perdata Civil Partnership

137. Piutang Negara/Piutang Daerah State/Local Government Receivables

138. Piutang Pajak/Tunggakan Pajak Tax Arrears

139. Piutang Usaha Trade Receivables

140. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Arm's Length Principle

141. Produk National Bruto Gross National Product (GNP)

142. Putusan Banding Decision on Appeal

143. Putusan Gugatan Decision on Lawsuit

144. Putusan Pengadilan Pajak Decision of Tax Court

145. Putusan Peninjauan Kembali Decision on Case Review

146. Rasio Pajak Tax Ratio

147. Rasio Perputaran Turnover Ratio

148. Rekening. Koran Current Account

149. Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik Electronic Payment System BussDic

150. Standar Penilaian Indonesia (SPI) Indonesian Valuation Standards

151. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Public Accountant Professional Standards

152. Standar Prosedur Operasi Standard Operating Procedure

153. Surat Keterangan Bebas (SKB) Notice of Tax Exemption

154. Surat Keterangan Domisili (SKD) Certificate of Domicile

155. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Notice of Tax Assessment

156. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Notice of Tax Underpayment Assessment

157. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Notice of Additional Tax Underpayment Assessment

158. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Notice of Overpayment Assessment

159. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Notice of Nil Tax Assessment

160. Surat Kuasa Power of Attorney

161. Surat Paksa Distress Warrant

162. Surat Pemberitahuan (SPT) Tax Return

163. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Periodic Tax Return

164. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Annual Tax Return

165. Surat Pengakuan Utang INVESTO

166. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Disbursement of Refund Claim

167. Surat Permohonan Banding (SPB) Appeal Letter

168. Surat Setoran Pajak (SSP) Tax Payment Slip

169. Surat Tagihan Pajak (STP) Notice of Tax Collection

170. Surat Uraian Banding (SUB) Appeal Explanation Letter

171. Wajib Pajak Taxpayer

172. Wajib Setor Tax Depositor

173. Kementerian Keuangan Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

174. Menteri Keuangan Minister of Finance

175. Wakil Menteri Keuangan Vice Minister of Finance of the Republic of Indonesia

176. Direktorat Jenderal Pajak Directorate General of Taxes

177. Badan Kebijakan Fiskal Fiscal Policy Agency

178. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Assistant of Minister for Revenue

179. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Assistant of Minister for Tax Regulation and Law Enforcement

180. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Assistant of Minister for Tax Compliance

181. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Assistant of Minister for Taxation Supervisory

182. Sekretariat Pengadilan Pajak Secretariat of the Tax Court

183.  Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Secretary of Taxation Supervisory Committee