THIRD PARTY DATA
PASAL 35A KUP
(1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). ***)
(2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). ***
PP 31 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG. BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
PMK 228 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
Nama Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pikak Lainnya (ILAP):
Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Peimbangan Keuangan
Badan Kebijakan Fiskal
PT Pelindo I
PT Pelindo II
PT Pelindo III
BKPM
Kementerian Dalam Negeri
BPN
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
BI
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)
Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
Kementerian Perdagangan
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PT Jakarta International Container Terminal (JICT)
PT Mustika Alam Lestari (MAL) Data Kontainer
PT Terminal Peti kemas Koja
PT Terminal Peti Kemas Surabaya
Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kemenkeu
Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas)
PT PLN
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Setjen Kemenkeu
LAPAN
BPJS Ketenagakerjaan
PT Sucofindo
PT Surveyor Indonesia
PT Carsurin (produk pertambangan)
PT Geoservices
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
MAPPI
Selutuh Pemda Provinsi di Indonesia
Seluruh Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia
Pengelola Nama Domain Internet di Indonesia (PANDI)
Kementerian PUPR
Kemendikbud
Direktorat Jenderal Imigrasi
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum, Kemenkumham
Kementerian Perindustrian
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Kesehatan
Kementerian BUMN
Kementerian Agama
Direktorat Jenderal Minerba Kemen ESDM
Pusdatin Kemen ESDM
Kementerian Pertanian
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Tenaga Kerja
Komisi Pemilihan Umum
POLRI
Kementerian Pertahanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Koperasi dan UKM
BPS
Kemenristek dan Perguruan Tinggi
DJKN
PT Taspen Persero
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos
BPOM
Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit
Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler
Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ dan/atau SLI