HUKUM KETENAGAKERJAAN
Ruang Lingkup:
Masalah Perburuhan
Perkembangan Hukum
Pekerja Perempuan dan Anak
Tenaga Kerja Asing
Serikat Pekerja
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PHK
Kompensasi
Upah
Outsourcing
Hubungan Industrial
Perselisihan
Jamsostek
K3
Mogok
Kesalahan Berat
Pekerja Ditahan Pihak Berwajib
pada dasarnya setiap pekerja/buruh yang tidak melakukan pekerjaan maka tidak dibayarkan upahnya, tetapi dalam UU 13/2003 ditentukan bahwa pekerja tetap mendapatkan upah meskipun berhalangan atau tidak bekerja, salah satunya adalah...... pekerja atau buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperjanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha
Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur jam kerja adalah.... 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja, diatur dalam ketentuan pasal.... Alasan jawaban benar karena ketentuan Pasal 83 UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tersebut mengatur tentang hak perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja
Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal 78 ayat (3) UU 13/2003 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Sektor usaha tertentu seperti sektor pertambangan, diantaranya diatur dalam ketentuan.... Kepmenakertrans No. KEP.234 /MEN/2003
Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam PP 78/2015 tentang pengupahan adalah....
Saran dan pertimbangan dalam penyusunan peraturan perusahaan dilakukan oleh..... Wakil pekerja/buruh apabila dalam perusahaan tersebut belum terbentuk serikat pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh
Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana harus sudah diberikan dalam waktu paling lama......... 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima
Perjanjian kerja bersama disusun oleh..... serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha
Kewajiban perusahaan untuk membuat peraturan perusahaan apabila sekurang-kurangnya mempekerjakan pekerja/buruh adalah berjumlah.... 10 orang sebagaimana diatur dalam pasal 108 ayat (1) UU 13/2003
Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam penyusunan peraturan kerja bersama, maka penyelesaiannya dilakukan oleh..... jawaban tersebut benar karena sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 117 UU 13/2003
Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai adalah, ketentuan diatur dalam..... ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU 13/2003 mengatur tentang hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai
Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah... perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 UU
Lembaga untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan adalah... Perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan hubungan industrial
Perselisihan Hubungan Industrial adalah.... perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya (i) perselisihan mengenai hak, (ii) perselisihan kepentingan, (iii) perselisihan pemutusan hubungan kerja dan (iv) perselisihan antar serikat pekerja/serikat Buruh dalam satu perusahaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Psl. 1 poin 22 UU No. 13 Tahun 2003 jo. Psl. 1 poin 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI
Tujuan mogok kerja adalah........ untuk memaksa perusahaan / majikan mendengarkan dan menerima tuntutan pekerja dan/atau serikat pekerja, caranya adalah dengan membuat perusahaan merasakan akibat dari proses produksi yang terhenti atau melambat
Ruang lingkup PHK meliputi..... pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
Dasar hukum untuk melakukan PHK adalah.... Pasal 150-172 UU 13/2003
Pekerja/buruh yang di PHK dengan Alasan karena perusahaan pailit, maka hak yang diperolehnya adalah.... uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)
Pekerja/buruh yang di PHK dengan Alasan karena mengundurkan diri, maka hak yang diperolehnya adalah.... uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
Pekerja/buruh yang di PHK dengan Alasan PHK Karena Melanggar PK, PKB, PP, maka hak yang diperolehnya adalah.... uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)
hak pekerja/buruh yang di PHK dengan Alasan PHK Karena Melanggar PK, PKB, PP sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 161 UU 13/2003
Setelah Badan Penyelenggaram Jaminan Sosial Nasional mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 maka Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 dilebur dalam undang-undang, undang-undang tersebut adalah.... Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011
Undang-undang yang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial adalah.... Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004
Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional adalah.... menyelenggarakan program jaminan kesehatan, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua
Menurut Soepomo dalam Asikin (1993: 76) perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, adalah..... Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis
Ruang lingkup berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja adalah..... keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia
Mediasi adalah...... Penyeleaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral
Peraturan perusahaan yang telah dibuat harus disahkan oleh...... Menteri atau pejabat yang ditunjuk
Perselisihan hak adalah...... perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
Tanggung jawab atas segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja adalah... Tanggung jawab pengusaha
BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas...... Kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pihak-pihak dalam bidang ketenagakerjaan adalah.... Pekerja/buruh, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, pemerintah
Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah.... memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
Jangka waktu berlakunya Peraturan perusahaan yang setelah dibuat dan disahkan oleh...... 2 (dua) tahun wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya
Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi peru-sahaan yang...... Telah memiliki perjanjian kerja bersama
Tugas utama Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah.... Meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja dengan cara membuat peraturan-peraturan dan standar-standar internasional
Perjanjian kerja bersama adalah...... perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak
Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Adalah ketentuan yang diatur dalam...... Pasal 143 ayat (1) UU 13/2003
Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan seg
ala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, PHK dapat dilakukan dalam hal..... segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari
Syart-syarat perjanjian kerja diatur dalam ketentuan pasal..... Pasal 52 ayat (1) UU 13/2003
Fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah...... Menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun
Perusahaan di sektor perikanan termasuk perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di daerah operasi tertentu dapat memilih dan menetapkan salah satu dan/atau beberapa waktu kerja sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan, peraturan tersebut diatur dalam.....
Permenakertrans No. PER.11/MEN/VII/2010
Larangan mempekerjakan anak diatur dalam ketentuan.... Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kegenagakerjaan
Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja/pengusaha harus dilakukan setelah...... Memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Dalam hal melakukan penutupan perusahaan, maka pengusaha...... Wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh serta instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan dilakukan
Peratuan Kekuasaan Militer Nomor 1 Tahun 1951 adalah peraturan tentang.... Pembentukan Panitian Pertikaian perburuhan di tingkat pusat dan daerah
Pada awal berdirinya Negara Republik Indonesia, malasah ketenagakerjaan adalah..... Belum dianggap masalah serius yang harus ditangani
Undang-undang yang mengatur tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja adalah.... Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011
Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional, hal tersebut merupakan pertimbangan hukum dalam undang-undang.... Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Perselisihan kepentingan adalah...... perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
Pengertian tenaga kerja adalah.... setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
Manfaat disusunnya Perjanjian kerja bersama adalah...... Mengurangi timbulnya perselisihan hubungan industrial dan hubungan ketenagakerjaan sehingga dapat menjamin kelancaran proses produksi dan peningkatan usaha
Upah minimun ditetapkan oleh...... Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provisi/atau Bupati/atau Walikota
Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda terdiri atas..... upah pokok, dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh
Peraturan perusahaan yang telah dibuat harus disahkan oleh...... Menteri atau pejabat yang ditunjuk
Ruang lingkup Pemutusan Hubungan Kerja dalam UU 13/2003 adalah...... pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
Kewajiban membayar upah lembur bagi pengusaha apabila pekerja/buruh..... Melakukan pekerjaan melebihi jam kerja seperti diatur dalam pasal 77 ayat (2) UU 13/2003
Pengertian tenaga kerja adalah.... setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
Syart-syarat perjanjian kerja diatur dalam ketentuan pasal..... Pasal 52 ayat (1) UU 13/2003
Dalam hal melakukan penutupan perusahaan, maka pengusaha...... Wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh serta instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan dilakukan
Undang-undang yang mengatur tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja adalah.... Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011
Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan, hal ini adalah ketentuan dalam..... Pasal 13 UU/1/1970
Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional, hal tersebut merupakan pertimbangan hukum dalam undang-undang.... Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Peraturan yang menetapkan penghapusan perbudakan adalah..... Peraturan pada tahun 1854 atau disebut Regeringsreglement (RR)
Ruang lingkup BPJS meliputi...... BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi peru-sahaan yang..... telah memiliki perjanjian kerja bersama