HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Ruang Lingkup:
Konsumen
Hak dan Kewajiban Konsumen
Pelaku Usaha
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Hukum Perlindungan Konsumen
Aspek Hukum Perdata
Perjanjian
Perbuatan Melawan Hukum
Pembinaan dan pengawasan
Badan Penyelenggara Perlindungan Konsumen
Penyelesaian Sengketa
Litigasi
Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan di sebutkan bahwa, tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawsaan pangan adalah…. Tersedianya pangan yang memenuhi syrat keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.
Sebagai tindak lanjut dari pengawasan, pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administrasi apabila terjadi kesewenangan disaat terjadi tindak pidana pangan , salah satu tindakan administrasi tersebut adalah…. Memberi peringatan tertulis
Wewenang BPOM RI adalah... Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasaan tanaman obat.
Tanggung jawab yang timbul akibat ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan sehingga terjadi kerugian pada orang lain (Pasien), ini merupakan pengertian dari teori…. Teori Tanggung Jawab
Kesehatan merupakan hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak disebutkan kata konsumen, kendati demikian, secara implisit dapat ditarik pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, salah satunya adalah dalam pasal… Pasal 204 KUHP
Tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya(seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai pengertian …. kejahatan korporasi
Tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau menggangu pembangunan perekonomian dapat di katagorikan sebagai perbuatan …. pidana
Pencabutan izin bertujuan menghentikan proses dan pelaku usaha/ produksi dalam hukum perlindungan konsumen, itu termasuk dalam tugas instrumen hukum…. administrasi
Sanksi administrasi sering lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana. Ada beberapa alasan untuk mendukung alasan ini, salah satunya adalah… Sanksi administrasi dapat diterapkan secara langsung dan sepihak
Dalam perlindungan konsumen aspek perjanjian campuran merupakan faktor yang sangat penting karena melahirkan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Pengertian perjanjian campuran adalah… Suatu perjanjian yang mempunyai ciri-ciri dan unsur-unsur dua atau lebih perjanjian bernama atau ada yang berpendapat bahwa perjanjian seperti itu merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan mempunyai ciri sendiri
Syarat sahnya perjanjian diatur dalam KUH Perdata pasal.... Pasal 1320 KUH Perdata
Dalam perjanjian dikenal asas-asas kebebasan berkontrak yang tersirat dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa… . Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha selain berdasarkan perjanjian dapat juga berdasarkan perbuatan melawan hukum. 2 unsur pokok perbuatan melawan hukum yaitu…. Pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum si pelaku
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena keslaahanya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pengertian tersebut adalah penjelasan dalam ketentuan pasal…. . Pasal 1365 KUH Perdata
Yang bukan termasuk menteri-menteri yang terkait yang bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan ini adalah…. Menteri pemuda dan olahraga
unyi Pasal 30 ayat (1) UUPK tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
Badan atau lembaga yang bertugas untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen mencari upaya-upaya atau alternatif-alternatif usaha untuk mempertinggi perlindungan hukum terhadap konsumen adalah… BPKN
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memungkinkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.Undang-undang ini memperkenalkan sebuah lembaga yang bernama…. BPSK
Berikut merupakan persyaratan yang dapat diangkat menjadi anggota BPSK, menurut pasal 49 ayat (2) KECUALI… Bukan warga negara Indonesia
Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu kajian hukum ekonomi, dimana pembahasanya tidak bisa dilepaskan dengan bidang hukum privat maupun publik, ini pernyataan dari ..Ahmadi miru & Sutarman Yado
Definisi hukum menurut Sudikno mertokusumo adalah ..Hukum pada umumnya merupakan keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan Bersama
Pada kurun waktu ini merupakan awal dari munculnya kesadaran masyarakat melakukan gerakan kesadaran perlindungan konsumen pemicunya diakibatkan oleh novel karya upton sinclair berjudul the jungle yang menggambarkan cara kerja pabrik daging di Amerika yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan sejarah gerakan perlindungan konsumen pada tahap... Tahapan I (1981-1914)
Secara garis besar UUPK mengatur hal-hal sebagai berikut kecuali...Asas keadilan
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum penjelasan tersebut adalah ketentuan dari pasal . Pasal 2 UUPK
Batasan pengertian tentang konsumen seperti yang di uraikan Az Nasution, Kecuali ..Konsumen investor/Konsumen konpulsif adalah jenis prilaku konsumen tidak pantas atau berlebihan
Kontrak bukan .merupakan syarat adalah. ..Dimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen didasarkan pada adanya suatu kontrak/perjanjian
Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar itu merupakan penjelasan yang berkenan dengan hak konsumen Hak untuk mendapatkan informasi yang benar
Badan usaha yang memesan iklan dan membayar biaya pembuatannya untuk promosi produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai informasi lain tentang produk itu merupakan pengertian ..Pengiklan
Badan hukum/bukan badan hukum dalam konteks pelaku usaha adalah suatu badan usaha yang badan hukum yang memiliki unsur-unsur itu mrupakan pendapat ..Sentosa Sembiring
Menentukan hak pelaku usaha yakni hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan merupakan ketentuan pasal .. 6 UUPK
Tanggung jawab yang tercantum dalam pasal 19 UUPK bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian kecuali sebagai berikut? Pengiklan
Ketentuan pembinaan dan pengawasan untuk produk pangan ada peraturan khusus yang berlaku yaitu ...UU No. 7 Tahun 1996
Prinsip dasar Sispom Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan professional
Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan SISPOM tiga lapis kecuali. Perkuat infrastruktur badan POM
Perjanjian baku yang mengandung klausula eksoneri cirinya adalah sebagai berikut, kecuali… Bentuk nya tidak tertulis
Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiataan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makana merupakan salah satu ..... Fungsi BPOM
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau meperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang merupakan bunyi pasal : Pasal 8 ayat (1) Huruf J UUPK
Menurut pasal 1 angka (9) Undang-Undang Praktik Kedokteran: Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggara upaya pelayananan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek kedokteran atau kedokteran gigi
Iklan merupakan salah satu sarana pemasaran yang sangat banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk meperkenalkan aneka produk yang di hasilkan oleh konsumen pendapat dari : Malcolm Ledr, Peter Shears
Pasal dalam KUH Pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen ..Pasal 205 KUHP
Kita ketahui bahwa dalam perlindungan konsumen ada aspek hukum perdata karena berkaitan dengan konsumen maupun pelaku usaha, dalam hal ini hukum perdata sering di sebut juga ..Hukum Privat
KUHP buku III menurut Undang-Undang Berisikan tentang ..Orang
Sanksi perlindungan konsumen yang diberikan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tertulis dalam pasal 60-63
Berikut ini yang termasuk kewajiban dari pelaku usaha ..Menjamin mutu barang dan jasa yang di produksi
Tidak menepati pesanan / kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan adalah contoh dari larangan ...Larangan dalam menawarkan /mempromosikan/mengiklankan
Berikut ini contoh yang termasuk contoh larangan dalam periklanan …. Mengelabui jaminan garansi terhadap barang dan jasa
Kewajiban hukum yang diatur dalam lembaga yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang baik yang bersikap perdata maupun publik. Berikut penjelasan tentang unsur perkembangan penerapan pengertian perbuatan melawan hukum menurut…. AZ Nasution
Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hat-hati merupakan ketentuan pasal? ..1366 KUH Perdata
Menurut pasal 30 ayat (1) UUPK pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan kecuali…. Kepolisian
Kepanjangan dari LPKSM adalah…. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
Tugas LPKSM adalah sebagai berikut, kecuali… Memutuskan sengketa konsumen
BPSK berkedudukan di daerah tingkat II kabupaten/kota dengan susunan sebagai berikut…. Satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota dan smbilan sampai dengan lima belas orang anggota
Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan kecuali : kasasi
Bila dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan maka lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut, kecuali…. Berbiaya mahal
Putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat merupakan ketentuan pasal : Pasal 54 Ayat (3) UUPK
Sengketa konsumen merupakan …. Sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu
Penyelesaian sengketa konsumen secara damai dapat dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut, kecuali: Melalui Gakumdu
Singkatan YLKI adalah…
Pada umumnya, isi suatu gugatan memuat hal-hal berikut kecuali: Mediasi