HUKUM PIDANA

Ruang Lingkup:


Prinsip nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya diciptakan oleh .... Paul Johan Anslem von Feuerbach 

Di Indonesia Asas legalitas dalam konstitusi dalam amandemen kedua UUD 1945 terdapat dalam Pasal... 28

Salah satu makna dalam asas legalitas adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh diberlakukan surut. Dalam sejarah perkembangan asas legalitas dengan dalih perlindungan masyarakat dari kejahatan, asas legalitas untuk pertama kali disimpangi dari larangan ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut terjadi di negara china

Arti dari prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa adalah idak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang tidak tertulis 

Salah satu negara di dunia yang tidak memberlakukan asas legalitas dalam hukum pidana nasionalnya adalah negara  china

Sidang perkara Praperadilan dipimpin oleh.... Hakim Tunggal 

Perubahan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dapat dilakukan satu kali selambat-lambatnya…… 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. 

Upaya Hukum luar biasa adalah…. Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali. 

Perkara ditutup demi hukum apabila...... Terdakwa meninggal dunia 

Pejabat/instansi berikut merupakan pejabat/ instansi yang berwenang melakukan penahanan, kecuali.... pejabat negara, karena pejabat negara bukan merupakan aparat penegak hukum yang berwenang 

Jangka waktu untuk mengajukan permohonan Kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa.. 14 (empat belas) hari. 

Dalam hal terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Relatif) antara lembaga peradilan yang satu dengan lembaga peradilan yang lain,maka yang berwenang memutuskan sengketa tersebut adalah: Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung 

Alat bukti yang di bawah ini yang tidak diatur dalam KUHAP adalah: Pengakuan Terdakwa 

Berikut ini adalah, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam KUHAP, kecuali: Apabila hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari ancaman maksimal dalam UU 

Berapa lama waktu penahanan yang diperiukan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidik ditambah waktu perpanjangannya: 60

Jumlah keseluruhan waktu masa penahanan dari saat penyidikan, penuntutan, tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tingkat Mahkamah Agung adalah…. 400 (empat ratus) hari 

Di bawah ini termasuk hak Tersangka/Terdakwa yang dikenakan penahanan, kecuali... Meminta secara langsung agar dapat mengunjungi familinya 

Sistem yang dianut dalam pembuktian menurut KUHAP adalah..... Pembuktian oleh Penuntut Umum. 

Di bawah ini yang merupakan isi surat dakwaan adalah...... Motif Terdakwa melakukan perbuatan pidana 

Bagi Hakim, surat dakwaan berfungsi sebagai.... Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan. 


Hukum pidana materiil diatur dalam......... KUHP

Memidana seorang pelaku kejahatan, merupakan salah satu yang hendak dicapai oleh.......... Kehendak yang ingin di capai oleh hukum pidana 

Pidana untuk menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, merupakan pengertian dari........ Restorative 

Segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Merupakan pengertian dari....... Kepentingan hukum 

Hukum pidana formil diatur dalam....... KUHAP

Buku III mengatur tentang......... Pelanggaran 

Tiada perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, pernyataan ini merupakan bagian dari asas....... Legalitas 

Nulla Poena Sine Lege adalah......... Tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut Undang-undang 

Penologi adalah bagian dari kriminologi yang mempelajari tentang........ Hukuman kepada pelaku kejahatan 

Salah satu tujuan kebijakan hukum pidana adalah....... Perlindungan sosial 

Di bawah ini merupakan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, kecuali....... Aparatur desa 

Subjek hukum pidana adalah........ manusia

Dolus merupakan....... kesengajaan

Suatu keadaan dimana sikap batin pelaku dimana pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan menyebabkan ia tidak dapat mengelak dari suatu keadaan tertentu merupakan definisi dari....... Dolus determinatus 

Perbuatan pidana adalah kata lain dari....... Strafbaarfeit 

Prinsip nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya diciptakan oleh........  Paul Johan Anslem von Feuerbach 

Di Indonesia Asas legalitas dalam konstitusi dalam amandemen kedua UUD 1945 terdapat dalam Pasal...... 28

Salah satu makna dalam asas legalitas adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh diberlakukan surut. Dalam sejarah perkembangan asas legalitas dengan dalih perlindungan masyarakat dari kejahatan, asas legalitas untuk pertama kali disimpangi dari larangan ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut terjadi di negara............. china

Arti dari prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa adalah......... Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang tidak tertulis 

Salah satu negara di dunia yang tidak memberlakukan asas legalitas dalam hukum pidana nasionalnya adalah negara.......... china

Sidang perkara Praperadilan dipimpin oleh........ Hakim tunggal 

Perubahan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dapat dilakukan satu kali selambat-lambatnya.......... 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai 

Upaya Hukum luar biasa adalah........ Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali 

Perkara ditutup demi hukum apabila.......... Terdakwa meninggal dunia 

Pejabat/instansi berikut merupakan pejabat/ instansi yang berwenang melakukan penahanan, kecuali..... Pejabat negara 

Asas Praperadilan artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya…, kecuali.......... Penistaan 

Asas-asas yang tidak tersurat akan tetapi tersirat dalam KUHAP adalah......... Asas personalitas aktif 

Kewenangan Penyidik karena kewajibannya, kecuali...... Menangkap seseorang tanpa surat resmi 

Dalam KUHAP, Penyelidik segera melakukan tindakan penyelidikan sejak Penyelidik........ Mengetahui suatu peristiwa kejahatan 

Salah satu alasan penghentian penyidikan adalah...... Jika tidak terdapat cukup bukti 

Gugatan Praperadilan dapat diajukan ke Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, kecuali...... Sah/tidaknya perikatan antara tersangka dengan kuasanya 

Penyidik dalam menggunakan wewenangnya untuk menggeledah rumah, adalah..... Ada surat izin dari Pengadilan Negeri setempat 

Pada Pasal berapa bantuan hukum terhadap Tersangka/ Terdakwa diatur dalam KUHAP..... Pasal 69 – 74 jo. Pasal 54 KUHAP 

Kewenangan untuk melakukan penahanan dimiliki oleh instansi-instansi di bawah ini, kecuali....... Jaksa 

Berapa lama waktu penahanan yang diperiukan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidik ditambah waktu perpanjangannya......... 60 hr

Jumlah keseluruhan waktu masa penahanan dari saat penyidikan, penuntutan, tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tingkat Mahkamah Agung adalah 400 hr

Di bawah ini termasuk hak Tersangka/Terdakwa yang dikenakan penahanan, kecuali........ Meminta secara langsung agar dapat mengunjungi familinya 

Sistem yang dianut dalam pembuktian menurut KUHAP adalah........  Pembuktian oleh Penuntut Umum 

Di bawah ini yang merupakan isi surat dakwaan adalah......... Motif Terdakwa melakukan perbuatan pidana 

Bagi Hakim, surat dakwaan berfungsi sebagai....... Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan 

Kategori denda menurut UU No 1 tahun 2023 KUHP:

Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan kategori MII dihitung sebagai berikut:

a. Maksimum kategori denda yang paling ringan ftategori I) adalah  kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum.

b. Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali dari kategori I; 

untuk kategori III adalah kelipatan 5 (lima) kali dari kategori II; dan

untuk kategori IV adalah kelipatan 4 (empat) kali dari kategori III

c. Untuk kategori V sampai dengan kategori Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan kategori VII dihitung sebagai berikut:

a. Maksimum kategori denda yang paling ringan ftategori I) adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum.

b. Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali dari kategori I;

untuk kategori III adalah kelipatan 5 (lima) kali dari kategori II; dan

untuk kategori IV adalah kelipatan 4 (empat) kali dari kategori III

c. Untuk kategori V sampai dengan kategori VII ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakrri kategori

VI adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII, kategori

V adalah hasil pembagian 2,5 (dua koma lima) dari kategori VI, dan

kategori V adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI.II ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori

VI adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII, kategori

V adalah hasil pembagran 2,5 (dua koma lima) dari kategori VI, dan

kategori V adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI.